ANALISIS YURIDIS FILOSOFIS KELEMBAGAAN BARU PENGGANTI SKK MIGAS DALAM IMPLEMENTASI PASAL 33 UUD 1945 DAN TRANSISI ENERGI TERBARUKAN

Abstract

Sektor minyak dan gas bumi memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber energi utama maupun sebagai penyumbang penerimaan negara. Selama ini, pengelolaan sektor migas di Indonesia dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berdasarkan Peraturan Presiden. Namun, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, SKK Migas wajib digantikan dengan kelembagaan baru yang sesuai Pasal 33 UUD 1945. Kondisi ini menimbulkan urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang hingga kini masih mengalami perdebatan, terutama terkait bentuk kelembagaan yang ideal. Selain itu, sektor migas juga menghadapi persoalan tata kelola, transparansi, serta risiko penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan negara. Beberapa kasus seperti manipulasi data produksi dan distribusi energi menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat. Di sisi lain, komitmen transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) juga menuntut integrasi kebijakan migas dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan tata kelola migas, mengevaluasi alternatif bentuk kelembagaan baru pengganti SKK Migas, serta merumuskan rekomendasi kelembagaan migas yang mampu mendukung pengelolaan sumber daya alam sesuai konstitusi sekaligus mendukung transisi energi berkelanjutan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis-filosofis dan yuridis-empiris dengan komparasi internasional. Analisis dilakukan melalui telaah regulasi, teori hukum (Austin, Hart, Rawls, Posner), serta perbandingan tata kelola migas di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan migas di Indonesia perlu bertransformasi dari SKK Migas menuju BUMN Khusus Migas berbasis undang-undang, yang mampu mengintegrasikan fungsi policy, regulatory, dan commercial secara seimbang. Selain itu, integrasi EBT dan penerapan teknologi digital seperti Blockchain dan Internet of Things (IoT) dipandang penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mendukung transisi energi berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini adalah RUU Migas membentuk BUMN Khusus Migas sebagai lembaga permanen dan memasukkan agenda transisi energi sesuai Sustainable Development Goals (SDGs).