ANALISIS KEBIJAKAN DAN REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK BERBASIS TEKNOLOGI WASTE-TO-ENERGY DI INDONESIA

Abstract

Pengelolaan sampah plastik di Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa tingginya timbulan sampah, keterbatasan pemilahan di sumber, dominasi pendekatan end-of-pipe, serta lemahnya integrasi antara kebijakan pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan energi. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 telah menegaskan perlunya pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, sedangkan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 membuka ruang untuk percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik di sejumlah kota. Namun, implementasi kebijakan waste-to-energy (WtE), khususnya untuk fraksi plastik dan residu plastik, masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian pasokan bahan baku, isu keekonomian proyek, standar emisi, fragmentasi kewenangan, serta insentif fiskal dan pasar energi yang belum kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kebijakan dan studi dokumen terhadap regulasi yang berlaku, laporan pemerintah, serta publikasi ilmiah yang terbit pada periode 2016–2026. Analisis dilakukan dengan pemetaan regulasi, perbandingan internasional berdasarkan parameter kerangka kelembagaan, standar teknis dan lingkungan, skema insentif/pembiayaan, serta kesiapan sistem hulu (pemilahan dan pasokan bahan baku), dan dilanjutkan dengan kerangka SWOT beserta matriks strategi SO/WO/ST/WT. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum awal untuk WtE, tetapi masih terdapat kesenjangan antara mandat regulatif dan kesiapan implementasi. Rekomendasi utama meliputi harmonisasi regulasi, penguatan pemilahan dan jaminan pasokan sampah, penyusunan standar teknologi berbasis karakteristik sampah Indonesia, serta skema insentif yang lebih bankable bagi proyek WtE.